Perang Dagang AS-China Perlambat Ekonomi Global, Ini Solusinya
Market News
Fahmi Abidin
Senin, 10 Juni 2019 14:00 WIB
Dalam rangka mengantisipasi perlambatan ekonomi global, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menilai, kerjasama antar negara semakin penting.
Perang Dagang AS-China Perlambat Ekonomi Global, Ini Solusinya. (Foto: Ist)

IDXChannel - Dalam rangka mengantisipasi perlambatan ekonomi global, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai, kerjasama antar negara semakin penting dan diperlukan adanya perubahan peraturan.

Semenjak perang dagang Amerika Serikat dan China, perekonomian dunia mengalami tekanan. Bank Dunia dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO telah memangkas proyeksi ekonomi global tahun 2019 menjadi 2,6%. Sementara IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia di tahun ini hanya 3,3%.

Untuk menghadapi hal ini sekaligus mencegah terjadinya koreksi yang lebih banyak di tahun mendatang, Sri Mulyani dan KTT G20 2019 di Jepang sepakat agar sistem perpajakan internasional diperbarui dalam upaya mengantisipasi perekonomian global yang melambat.

"Kerjasama perpajakan internasional untuk pencegahan penghindaran pajak, (bisa) melalui Base Erosion Profit Shifting (BEPS) dan kerjasama pertukaran informasi Automatic Exchange of Information oleh 130 negara atau jurisdiksi, dimana (nantinya) tidak ada lagi tempat menyembunyikan kewajiban pajak oleh siapapun," kata Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Sabtu (8/6).

Kebijakan lain yang menjadi wacana ialah penarikan pajak untuk perusahaan teknologi global. KTT yang berlangsung di Fukuoka ini, sepakat menarik pajak bagi perusahaan teknologi besar seperti Facebook, Google, dan Amazon, yang selama ini mendapat kecaman karena tidak membayar pajak tapi memupuk keuntungan dari negara dan masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut.

Selain masalah pajak dan perang dagang, KTT G20 tahun ini juga membahas tentang pembangunan keuangan, utang negara-negara low income yang meningkat, cakupan kesehatan universal seperti BPJS Kesehatan, reformasi peran WTO, dan implikasi keuangan negara yang berkelanjutan. Manajemen risiko bencana yang relevan untuk Indonesia juga mendapat perhatian khusus. (*)

Baca Juga